Taiwan Berencana Tambah Masa Kerja Pekerja Migran Hingga 23 Tahun, Alhamdulillah
SUARABMI.COM - Menanggapi usulan beberapa anggota legislatif terkait perpanjangan masa kerja pekerja migran di Taiwan dari 14 tahun menjadi 15 tahun, 20 tahun, dan 23 tahun, kementerian tenaga kerja mengatakan bahwa hal tersebut bukan menyelesaikan masalah, melainkan ketergantungan yang berlebihan kepada pekerja perawat pasien.
“Perpanjangan masa kerja secara mendasar tidak dapat menyelesaikan masalah kurangnya pekerjaan, dan terlalu bergantung pada pekerja perawatan asing, yang tidak kondusif untuk pembentukan sistem jangka panjang,” jelas kementerian tenaga kerja sebagaimana dikutip United Daily News (23/10/2019).
[post_ads]
Akan tetapi, masih menurut kementerian tenaga kerja, jika pekerja migran diubah menjadi imigran (penduduk imigran red.,) itu baru hal yang benar untuk dilakukan. Jika ingin memperpanjang masa kerja, harus mempertimbangkan kebijakan imigrasi secara bersama-sama. Undang-undang imigrasi ekonomi baru sudah memiliki perencanaan yang berkaitan dengan hal tersebut.
Sebagaimana diketahui Dewan Pembangunan Nasional Taiwan telah menyusun konsep "Undang-undang Imigrasi Ekonomi Baru", jika pekerja migran diubah menjadi imigran, itu akan benar-benar memperhitungkan retensi tenaga kerja berkualitas dan perlindungan hak-hak pekerja migran.
Sementara itu, wakil kepala departemen tenaga kerja Taiwan Lin Ming-yu (林明裕) menjelaskan, menurut data statistik hingga akhir Juli tahun ini menunjukkan bahwa pekerja perawat asing saat ini yang memenuhi persyaratan mendapatkan penilaian 60 point sebanyak 241.074 orang, termasuk 5.023 orang masa kerjanya telah diperpanjang menjadi 14 tahun.
[post_ads_2]
Menurut Pasal 52 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan Taiwan menyebutkan, batas masa kerja pekerja perawat pasien maksimal 14 tahun, dan ada anggota legislatif mengusulkan proposal amandemen undang-undang untuk memperpanjang masa kerja dalam jangka waktu yang berbeda, ada 15 tahun, 20 tahun, dan 23 tahun.
Karena pertimbangan banyaknya pendapat dari semua lapisan masyarakat, legislator juga setuju untuk mengirim ke kelompok partai untuk bernegosiasi dan mendiskusikannya.
