Pelaksanaan Pembiayaan Gratis Bagi Calon PMI Gagal Diterapkan Hari Ini, Kepala BP2MI Ancam Akan Mengundurkan Diri Jika 6 Bulan Lagi Tak Jalan

Pelaksanaan Pembiayaan Gratis Bagi Calon PMI Gagal Diterapkan Mulai Hari Ini, Kepala BP2MI Ancam Akan Mengundurkan Diri Jika 6 Bulan lagi Tak Jalan

SUARABMI - Hari ini (15/1) kepala BP2MI Benny Ramdani mengatakan bahwa pelaksanaan peraturan pembebasan biaya penempatan PMI diundur selama 6 bulan. Itu artinya, dalam 6 bulan kedepan masih belum gratis.

Hal tersebut disampaikan Benny dalam siaran pers yang disiarkan secara langsung di akun Facebook BP2MI.

Menurut Benny, penetapan peraturan pembebasan biaya penempatan PMI (zero cost) yang diumumkan BP2MI pada 15 Agustus 2020 Lalu seharusnya pelaksanaannya dimulai hari ini.  

[post_ads]

Namun, Benny juga mengatakan, dalam Masa transisi selama 6 bulan Itu BP2MI telah melakukan langkah-langkah diantaranya mengadakan pertemuan dengan kemenaker, kemenlu, juga menyebarkan Surat edaran tentang pembebasan biaya penempatan PMI ke beberapa perwakilan negara penempatan PMI.

Selain itu, juga mengadakan bilateral secara virtual dengan beberapa negara tujuan penempatan salah satunya adalah Taiwan.

Pertemuan bilateral dengan pemerintah Taiwan pertama diadakan pada 24 Desember 2020 lalu. Dan rencananya akan dilangsungkan pertemuan ke dua kali pada 14 Januari kemarin.

Namun pemerintah Indonesia membatalkan pertemuan tersebut dengan mengatakan bahwa hari ini (15/1) BP2MI akan mengadakan siaran pers terkait pembebasan biaya penempatan PMI. 

[post_ads_2]

Dalam pertemuan bilateral tersebut juga disampaikan kepada perwakilan dari negara penempatan tentang perkiraan biaya penempatan PMI yang harus dikeluarkan oleh pemberi kerja (majikan).

Dalam siaran pers itu, Benny juga mengancam akan mengundurkan diri jika setelah bulan Juli nanti, aturan ini tetap tidak berjalan. Hal ini ia katakan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada para PMI dan juga prinsip pribadinya. Menurutnya, ia tak pantas duduk di kantor mewah sedangkan para PMI masih hidup susah.

"Ini penting untuk disampaikan kepada pekerja migran Indonesia, bahwa jika pada akhirnya peraturan badan ini tidak bisa berjalan karena ketidakseriusan dukungan kementerian lembaga lain dan tidka adanya politik anggaran pemerintah darah yang menjadi kantong PMI untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan, karena mungkin juga adanya pihak - pihak yang nyaman berkomplot menjadi antek para sindikat praktek ijon dan rente, yang menyebabkan tidak terlaksanakannya aturan ini, maka saya Benny Ramdhani telah siap untuk mundur dari kepala BPMI"  Ujarnya.