SuaraBMI - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) mulai mempersiapkan langkah pengetatan pengawasan untuk mengantisipasi kedatangan gelombang tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran, jelang musim lebaran 2021.

Di antaranya, peningkatan kapasitas testing, penjagaan pintu masuk penerbangan manca negara, serta menyiapkan lokasi karantina pekerja migran.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan beberapa opsi solusi telah disiapkan Pemprov Jatim dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga Kementerian Kesehatan.

"Kami dari Pemprov siap bersinergi untuk ketersediaan alat," kata Emil, Kamis (1/4).

Emil mengungkapkan testing tetap perlu dilakukan meski para pekerja migran telah di-swab di negara keberangkatan.
[post_ads]
"Walaupun sudah swab PCR di tempat asal mereka, ternyata saat di swab PCR di tanah air, bisa saja positif Covid," ujarnya.

Mantan Bupati Trenggalek ini mengatakan Pemprov Jatim kini juga terus mempersiapkan peningkatan ketersediaan kapasitas untuk menampung para tenaga migran di rumah karantina selama lima hari.

"Itu yang kemudian kami akan sinergikan. Hasil koordinasi ini akan kami laporkan pada Bu Gubernur dan akan mendapat tindak lanjut. Mengingat arus kepulangan dari pekerja migran akan intensif," ucapnya.

Emil menambahkan, antisipasi ini menjadi hal yang sangat penting, mengingat Jawa Timur, menjadi salah satu gerbang masuk pekerja migran dari luar negeri, sebelum kembali ke daerahnya.

Sejalan dengan itu, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Pusat Doni Monardo mengingatkan Pemprov Jatim agar terus melakukan pengetatan pintu masuk dari luar negeri.
[post_ads_2]
Dalam kurun waktu 28 Desember 2020 hingga 31 Maret 2021, pintu masuk mancanegara ke Indonesia, baik WNI maupun WNA, terdeteksi ada 2.102 kasus positif Covid-19.

"Hasil testing seluruhnya, saat swab pertama tiba di tanah air sebanyak 1.444 yang positif, kemudian yang swab kedua, meski sudah diisolasi ada 658 orang. Apabila kita hanya melakukan swab sekali saja, berarti yang 658 orang luput dari pengawasan ke kampung halaman dan bertemu keluarga," katanya.

Oleh karena itu, kata Doni, sesuai dengan perintah Presiden RI, Jatim diharapkan bisa mengoptimalkan kemampuan penanganan dan pengawasan WNI yang akan tiba melalui Bandara Juanda Sidoarjo.

"Kami mengimbau untuk sementara ini mereka-mereka [tenaga migran] bisa menunda kepulangannya ke tanah air, kecuali mereka yang sudah kehilangan pekerjaan," kata dia.

Pemprov Jatim, juga diminta membuat Satgas Karantina. Yang bertugas mengkoordinir pengawasan para tenaga migran yang tiba ke tanah air.

cnnindonesia