Mulai 2021, Indonesia Siapkan Negara Baru Untuk Tujuan Para TKI, Agar Mereka Bisa Berangkat Segera Bekerja dan Tidak Ditolak - Tolak

Mulai 2021, Indonesia Siapkan Negara Baru Untuk Tujuan Para TKI, Agar Mereka Bisa Berangkat Segera Bekerja dan Tidak Ditolak - Tolak

SUARABMI - Kementerian Ketenagakerjaan akan fokus memperluas negara tujuan penempatan tenaga kerja migran Indonesia atau TKI pada tahun depan. 

Hal ini dilakukan karena banyaknya tenaga kerja migran yang di-PHK dan kehilangan pekerjaannya sejak pandemi covid-19.

"Prioritas pada sektor formal ini akan kami kejar, karena beberapa negara sudah melakukan pembicaraan dengan Indonesia untuk bisa memperluas di luar negara-negara yang konvensional," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Tempo Indonesia Outlook 2021, Jumat (11/12).

[post_ads]

Namun, ia tak menyebut negara mana saja yang sudah melakukan pembicaraan tersebut.

Selain terhadap TKI, dalam rangka mengatasi permasalahan PHK dan pengurangan karyawan akibat pandemi, Kemenaker bakal mengimplementasikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang merupakan skema baru dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Ida menegaskan program tersebut tak akan mengurangi manfaat program jaminan yang sudah ada seperti jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan kerja.

"Nanti akan ada cash benefit, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Tiga itu yang dibutuhkan bagi teman-teman yang mengalami PHK," tutur Ida.

Kemudian Kemenaker juga akan memperluas kesempatan kerja dan pengembangan kewirausahaan dengan sasaran para pekerja yang keluar dari sektor formal dan ingin bekerja di sektor informal.

[post_ads_2]

"Karena selama pandemi banyak tenaga kerja kita yang masuk ke sektor informal. Kita harus lakukan perluasan kesempatan kerja dengan mengembangkan kewirausahaan," imbuhnya.

Selanjutnya adalah mengintensifkan sistem pengawasan jaminan sosial untuk memastikan pekerja terlindungi dan terpenuhi hak-haknya.

"Saya kira hal yang perlu dilakukan adalah dialog sosial. Pengawasan dan dialog sosial di mana kita tahu pengusaha dan pekerja tidak mau ada kondisi seperti ini, maka intensitas dialog sosial sangat diperlukan," tegasnya.

cnnindonesia