Tenaga Kerja Asing di Indonesia Lebih Sedikit dari Jumlah TKI di Luar Negeri, 9 Juta WNI Bekerja Menjadi TKI Hingga Tahun Ini

Tenaga Kerja Asing di Indonesia Lebih Sedikit dari Jumlah TKI di Luar Negeri, 9 Juta WNI Bekerja Menjadi TKI Hingga Tahun Ini

SUARABMI - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan bahwa jumlah TKA di Indonesia ini relatif sedikit dibandingkan dengan tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Berdasarkan data, jumlah tenaga kerja asing (TKA) dari berbagi negara mencapai 74.000 orang sedangkan tenaga kerja/pekerja migran Indonesia (TKI/PMI) yang tersebar di berbagai negara mencapai 9 juta orang.

Benny, ketika berbicara dalam deklarasi Barikade 98 Sumatera Selatan di Palembang, Senin (30/11/2020), mengatakan bahwa jumlah pekerja migran Indonesia di China mencapai 80.000 orang atau lebih banyak dari TKA asal Tiongkok di Indonesia tersebut yang cuma 23.000 orang.

[post_ads]

Melihat kenyataan tersebut, tidak adil jika ada kelompok masyarakat yang melakukan aksi penolakan terutama terhadap TKA China yang masuk ke Indonesia untuk melakukan pekerjaan sejumlah proyek dan industri, kata politisi dan aktivis 98 itu.

Menurut dia, keterbatasan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia membuat sebagian dari masyarakat untuk memilih mencari penghasilan dengan cara bekerja ke luar negeri menjadi TKI/PMI.

Melihat banyaknya pekerja migran Indonesia di luar negeri dan seringnya timbul masalah, pihaknya berupaya membantu mereka agar bisa bekerja dengan tenang.

Untuk membantu dan meminimalkan masalah TKI/PMI itu, pihaknya mendorong petugas BP2MI yang ada di setiap daerah untuk melakukan pembinaan bagi masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri sehingga mereka berangkat ke negara tujuan secara resmi/prosedural.

[post_ads_2]

"Petugas BP2MI diperintahkan selalu memberikan informasi kepada masyarakat sehingga bisa meminimalkan permasalahan yang dialami oleh PMI di luar negeri terutama yang berangkat secara tidak resmi atau nonprosedural," ujarnya.

Keberadaan TKI/PMI tersebut dapat meningkatkan pendapatan devisa negara, untuk itu perlu diberikan pembinaan sebelum berangkat ke luar negeri bahkan ketika sudah bekerja, sehingga dapat dilindungi oleh negara.

Jika mereka berangkat secara nonprosedural, masalah yang tidak diinginkan dapat terjadi seperti adanya perlakuan tidak manusiawi, gaji tidak dibayar, dan pelecehan, ujar Kepala BP2MI.

suara