Terungkap, Ternyata 6 PJTKI Ini yang Bikin Ulah Hingga Indonesia Ditutup, Ke-6 PJTKI Ini Sengaja Tak Taati Protkes Hingga yang Dikirim Banyak yang Positif

Terungkap, Ternyata 6 PJTKI Ini yang Bikin Indonesia Ditutup, Ke-6 PJTKI Ini Sengaja Tak Taati Protkes Hingga yang Dikirim Banyak yang Positif

Kementerian Ketenagakerjaan menemukan enam perusahaan penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Taiwan tidak mematuhi protokol kesehatan. Akibatnya sebanyak total 85 TKI dinyatakan positif COVID-19 ketika tiba di Taiwan. Padahal, sebelum berangkat mereka dinyatakan negatif COVID-19. 

Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan Eva Trisiana mengatakan perusahaan hanya meminta kepada calon TKI untuk melakukan rapid test. Hal itu jelas bertentangan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 294 tahun 2020 yang meminta agar semua calon TKI menjalani tes usap. Hasil rapid test antibodi terbukti kerap menunjukkan false negative. 

"P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) juga tidak memisahkan PMI yang sudah menjalani tes PCR dengan yang belum. Jangan dicampur lagi, karena itu kan bisa terkontaminsasi lagi," ungkap Eva ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Sabtu (19/12/2020).

[post_ads]

Selain itu, ditemukan pula calon TKI melakukan tes swab di fasilitas kesehatan yang bukan masuk ke dalam daftar rekomendasi Kementerian Kesehatan. "Jadi, memang ada kekeliruan di pihak P3MI," tutur dia. 

Eva menjelaskan sudah ada tindakan yang diambil terhadap enam perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut. Namun, tindakan tersebut sebatas melayangkan surat peringatan. 

Di sisi lain, Pemerintah Taiwan secara terbuka mengatakan ke publik bahwa mereka meragukan kualitas tes usap di Indonesia. Mereka pun juga khawatir terhadap perkembangan pandemik COVID-19 di tanah air yang tidak semakin terkendali. 

Eva mendesak agar enam perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran agar segera membenahi prosedur sebelum keberangkatan. Kemnaker memberikan tenggat waktu selama satu bulan ke depan. Bila tidak maka enam perusahaan tersebut akan dikenai sanksi lebih berat. 

"Kalau dalam satu bulan mereka tidak memenuhi (standar pengiriman TKI sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja), maka kami akan menjatuhkan sanksi berikutnya yaitu skorsing yang paling lama berlaku tiga bulan," tutur dia. 

[post_ads_2]

Bila sudah diberikan peringatan tapi perusahaan penyalur itu tak juga memenuhi ketentuan, maka Kemnaker akan mencabut izin usaha perusahaan tersebut. Ketentuan yang dimaksud yakni tes usap dilakukan di fasilitas kesehatan yang sudah ditunjuk oleh Kemenkes dan ada pemisahan bagi TKI yang sudah menjalani tes tersebut. 

Eva menjelaskan pada 17 Desember 2020 lalu, sudah ada pertemuan bilateral antara Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan dengan kantor perwakilan Taiwan di Jakarta, TETO. Dalam pertemuan itu, Pemerintah Indonesia menyerahkan hasil investigasi mereka terhadap 14 perusahaan penyalur TKI yang tidak diizinkan mengirimkan pekerja migran ke Taiwan. 

"Kami juga menginginkan agar pekerja migran ini begitu tiba di Taiwan langsung dilakukan tes usap. Jadi, tes usap jangan dilakukan setelah mereka menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Kan jadinya fair bisa ketahuan (tertular atau tidaknya)," kata Eva. 

Kemnaker berharap bisa segera kembali bertemu dengan perwakilan TETO pada tahun ini. "Kami akan mendesak untuk bisa bertemu dengan mereka. Kan karena permasalahan ini, image Indonesia jadi gak bagus (di mata internasional)," tutur dia lagi. 

Ke-enam perusahaan PJTKI tersebut adalah PJTKI yang sudah ditutup oleh Taiwan sebelum penutupan pengiriman untuk semua TKI dari Indonesia.

idtimes