Hore, Calon TKI Akan Dapat Kartu Prakerja Mulai Semester Depan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, calon pekerja migran Indonesia (CPMI) atau TKI bisa mendapatkan program kartu prakerja pada semester depan. Bahkan menurutnya, sejak awal kartu prakerja didesain untuk CPMI.

"Tapi karena pandemik, (kartu prakerja) tidak murni untuk peningkatan kompetensi tapi ada insentif ke penerima program," kata Ida dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (16/3/2021).

Ida menjelaskan, pada saat penyusunan aturan kartu prakerja memang ada alokasi atau slot yang khusus diperuntukkan bagi CPMI.

[post_ads]

Ia juga mengaku dijanjikan kuota kartu prakerja bagi CPMI oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Kami untuk dapat alokasi belum terpenuhi dan kami dijanjikan Pak Menko dimungkinkan di semester dua 2021. Kami harap bisa dapat alokasi dari kartu prakerja," ujarnya.

Meski begitu, berdasarkan data Kementerian Ketenagkerjaan, Ida menyebut, sebanyak 2,175 juta orang masih masuk daftar tunggu (waiting list) penerima kartu prakerja yang didalamnya termasuk CPMI.

"Waiting list yang kita usulkan untuk mereka yang di PHK, dirumahkan, yang datanya by name dan by address sudah disinergikan dengan data di BPJS Ketenagkerjaan," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Ida melaporkan, pemulihan serapan tenaga kerja akan mulai meningkat pada kuartal I 2021 (Januari-Maret). Hal itu didasarkan pada meningkatnya ekpansi dunia usaha.

[post_ads_2]

"Indeks penggunaan tenaga kerja juga diperkirakan perlahan meningkat pada triwulan I 2021. Kondisi itu menunjukkan optimisme pemulihan serapan tenaga kerja di industri manufaktur, yang berkontribusi dalam menekan tingkat penggangguran akibat COVID-19," kata Ida dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (15/3/2021).

Sebagai catatan, pada November 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sebanyak 29,12 juta orang atau 14,28 persen dari penduduk usia bekerja, terdampak COVID-19.

Rinciannya, 2,56 juta penduduk yang menjadi pengangguran karena COVID-19, yang bukan angkatan kerja (BAK) 0,76 juta orang, yang tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 1,77 juta, dan penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 24,03 juta orang. [ idntimes ]