SUARABMI.COM - Taiwan, TKW sektor Informal kian mendapat perhatian baik dari pemerintah Taiwan maupun Dinas Ketenagakerjaan dimana sebelumnya sektor informal menjadi anak tiri yang tidak masuk ke Undang-undang ketenagakerjaan. Akibat tidak masuknya sektor Informal ke UU Ketenagakerjaan adalah tidak adanya kejelasan dan kekuatan hukum PK [perjanjian kontrak kerja] sehingga banyak TKW yang di perlakukan tidak semestinya.
SUARABMI.COM - Taiwan, TKW sektor Informal kian mendapat perhatian baik dari pemerintah Taiwan maupun Dinas Ketenagakerjaan dimana sebelumnya sektor informal menjadi anak tiri yang tidak masuk ke Undang-undang ketenagakerjaan. Akibat tidak masuknya sektor Informal ke UU Ketenagakerjaan adalah tidak adanya kejelasan dan kekuatan hukum PK [perjanjian kontrak kerja] sehingga banyak TKW yang di perlakukan tidak semestinya.
Namun dari tuntutan berbagai pihak dan organisasi, kini pemerintah mulai merancangkan Undang-undang yang mengatur Sektor Informal tersebut. Dari beberapa point yang menjadi bahasan utama dalam rancangan Undang-undang tersebut adalah masalah kesetaraan gaji dengan sektor formal dimana akan dinaikkan menjadi 19.273NT.
[ads-post]
Selain masalah gaji, beberapa point penting berikut juga menjadi pokok agenda dalam rancangan UU tersebut, diantaranya adalah hak istirahat minimal 8 jam per hari, hak libur minimal 1 hari dalam satu pekan, pemberlakuan cuti tahunan bagi sektor informal yaitu 7 hari dalam satu tahun, serta ketentuan cuti pernikahan dan cuti duka cita jika ada keluarga TKW yang meninggal.
RUU ini masih dalam kajian pemerintah Taiwan dengan desakan dari berbagai pihak demi menstarakan antara sektor formal dan informal. Natinya jika sektor informal sudah masuk ke dalam UU ketenagakerjaan, maka semua hak dan permasalahan TKW sektor informal akan lebih terjamin dan terfasilitasi oleh hukum ketenagakerjaan Taiwan yang berimplikasi pada kesejahteraan para TKW sektor informal sebagaimana sektor formal. [SBMI/TVBS]
COMMENTS